Rakor Pengembangan Konsep Klaster Industri Produk Kehutanan pada Provinsi Penghasil Bahan baku (Percepatan Pembangunan di Pulau Papua)
Rakor Pengembangan Konsep Klaster Industri Produk Kehutanan pada Provinsi Penghasil Bahan baku (Percepatan Pembangunan di Pulau Papua)
- 19 Jan 2021, 08:25
Rakor Pengembangan Konsep Klaster Industri Produk Kehutanan pada Provinsi Penghasil Bahan baku (Percepatan Pembangunan di Pulau Papua)
Jakarta (19/1/2021) APKINDO menyatakan kesiapannya untuk bersama pemerintah dan pihak-pihak lain membangun kembali industri di Papua. Hal tersebut diungkap Ketua Umum APKINDO Dr.Ir. Bambang Soepijanto,MM,IPU pada Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi melalui zoom meeting.
Lebih lanjut Ketua Umum APKINDO menyarankan untuk mulai membangun industri yang sederhana dulu seperti industri penggergajian kayu (sawn timber) yang dinilai lebih cocok dengan ketersediaan bahan baku di Papua yang didominasi oleh Merbau. Species ini menurutnya kurang cocok jika diolah menjadi veneer dan plywood yang menjadi produk industri dari anggota-anggota APKINDO asosiasi yang dipimpinnya. Apalagi industri kayu lapis tergolong industri yang cukup kompleks.
Keseriusan pemerintah membangun sektor kehutanan di Papua sebenarnya sudah lama yang salah satu indikasinya dimana pendidikan vokasi seperti SKMA sudah ada dan untuk jurusan perkayuan dan pertanian tetap dipertahankan di Papua.
Senada dengan Dr. Ir. Bambang, Handjaja selaku Ketua Bidang Bahan Baku, Produksi dan Pemasaran APKINDO menekankan bahwa industri (industri kayu) di Papua butuh cost yang tinggi sebagai konsekuensi topografi dan letak geografisnya termasuk masalah sumber daya manusia dengan turn over tinggi, tingginya keragaman jenis kayu dan terutama kayu-kayu keras yang sulit diolah untuk kayu lapis, dan Kendala lain adalah, pungutan-pungutan untuk industri di Papua dengan tantangan yang dimilikinya sama dengan industri-industri sejenis di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera yang umumnya sudah memiliki infrastruktur yang jaun lebih memadai.
Untuk menyiasati hal ini, Handjaja mengusulkan agar industri di Papua dibangun dengan skala yang lebih besar untuk mengurangi cost production dan pemerintah perlu memberikan insentif lebih misalnya keringanan pungutan dibanding daerah lain sesuai dengan kondisinya untuk mengundang masuknya investor.
Pada Rakor tersebut juga, Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto memaparkan data dan kajian APHI yang komprehensif mengenai Roadmap Industri Kehutanan Papua Barat 2020-2025 dimulai dari aspek ekonomi (perizinan, supply-demand), asumsi-asumsi dan tahapan roadmap sekaligus di bagian akhir menyampaikan rekomendasi kebijakan.
Sementara itu, Wiradadi yang mewakili ISWA lebih menyoroti mengenai pentingnya peningkatan SDM untuk pembangunan industri kehutanan di Papua.