APKINDO dibentuk pada tanggal 12 Februari 1976 yang diinisiasi oleh 13 perusahaan kayu lapis. Sebagai sebuah organisasi yang bernaung di bawah KADIN Indonesia, APKINDO memiliki tujuan untuk membina persatuan dan kebersamaan serta menyuarakan kepentingan industri kayu lapis guna memanfaatkan kayu bulat lebih efisien, menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah.

Pada masa awal berdirinya APKINDO, industri kayu lapis Indonesia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa berat yaitu persaingan yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Persaingan dari luar negeri datang dari raksasa industri kayu lapis di Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Selain itu, persaingan terjadi juga dengan KOMASI yang merupakan organisasi bentukan Korea, Malaysia dan Singapura yang pada saat itu menguasai perdagangan kayu di Asia Pasific. Sementara itu, antara sesama produsen kayu lapis di dalam negeri juga terlibat persaingan yang ketat dan tidak sehat dalam merebut pasar.

Menyikapi situasi tersebut, APKINDO mengambil langkah dengan membentuk BPB (Badan Pemasaran Bersama) yang dikukuhkan oleh Menteri Perdagangan pada Oktober 1984. Dengan strategi ini, APKINDO berhasil membuat industri kayu lapis menjadi kompak dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi untuk memenangkan persaingan di level global. Pada akhirnya, produk kayu lapis Indonesia berhasil menguasai pasar kayu lapis dunia khususnya kayu lapis dari kayu keras (hardwood plywood).

Selama satu dasawarsa, APKINDO telah menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dalam memajukan industri kayu lapis dan menjadinya sebagai salah satu industri andalan dalam pembangunan nasional, serta menjadikan produk kayu lapis sebagai primadona ekspor non migas bagi Indonesia.

Pada masa krisis moneter yang melanda Asia di tahun 1998, BPB dituduh menjalankan praktek kartel kayu lapis, dan akhirnya dibubarkan sebagai bagian dari kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan IMF (International Monetary Fund) yang dikenal dengan nama Letter of Intent. Dampak pembubaran ini adalah terjadinya kembali persaingan tidak sehat diantara sesama produsen kayu lapis dalam negeri yang menyebabkan harga kayu lapis Indonesia mencapai titik terendah. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya ekonomi di negara-negara pengimpor utama kayu lapis Indonesia seperti Jepang, Korea, yang berimbas pada penurunan permintaan. Pada sisi lain, citra buruk kehutanan Indonesia di mata dunia akibat illegal logging semakin mempersulit posisi produk kayu lapis Indonesia.

Ditengah situasi yang sulit tersebut, APKINDO tetap berupaya untuk membina dan menjaga kekompakan anggotanya. Selain itu, APKINDO juga meningkatkan kerjasama dengan produsen negara lain (Malaysia dan Jepang), meningkatkan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi di negara pengimpor (Jepang dan Amerika), dan mengusulkan kepada pemerintah berbagai kebijakan kondusif yang diperlukan guna mengembalikan kejayaan industri kayu lapis Indonesia.

Peran APKINDO tersebut masih tetap dilakukan sampai saat ini, salah satunya adalah dengan mendukung kebijakan SVLK yang diyakini dapat mengembalikan citra positif kehutanan Indonesia di mata dunia, sehingga akan memudahkan bagi produk kayu Indonesia khususnya kayu lapis untuk kembali memenangkan persaingan di pasar global.